WAIKABUBAK, wartapolri.com – Dalam rangka mengevaluasi kinerja pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sima Sumba, Jl. Raja Yohanes Ngongo Bani, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Jumat (10/10/2025) kemarin.
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi pengawasan pemilu antara Bawaslu dengan para mitra kerja strategis, meningkatkan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu, serta mendorong sinergi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran, sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 25 orang peserta dari akademisi, Pemerintah, Polri, Kejaksaan dan Organisasi Kepemudaan.
Ketua Bawaslu Sumba Barat, Pdt. Papy B. Njurumana, S.Th mengatakan penguatan kelembagaan Bawaslu adalah penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran, dan fungsi kelembagaan yang mengarah pada transformasi fungsi sebagai institusi kontrol.
Menurut Papy, kegiatan ini juga untuk evaluasi dan refleksi tugas kelembagaan terhadap kapasitas lembaga untuk mengurai efektivitas pencapaian tujuan pengawas Pemilu.
Selain itu, Papy juga menyoroti kesejahteraan dari para pengawas pemilu yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pilkada.
Papy menekankan bahwa kesejahteraan pengawas pemilu juga harus menjadi prioritas utama. Ia mendesak agar pemerintah dan Bawaslu RI memberikan jaminan asuransi ketenagakerjaan dan asuransi jiwa bagi seluruh pengawas, khususnya bagi pengawas adhoc yang bekerja dengan resiko tinggi.
Dalam kesempatan itu juga, Papy Ndjurumana mengusulkan adanya aplikasi database penyelenggara pemilu yang dapat merekam riwayat setiap pengawas, termasuk petugas adhoc. Ia menilai bahwa sistem ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih data antar periode pemilihan.
Selain mendorong digitalisasi sistem rekrutmen, Papi juga mengajak lembaga pendidikan tinggi untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Ia mengusulkan kerja sama dengan perguruan tinggi agar mahasiswa dapat terlibat sebagai penyelenggara adhoc, dengan partisipasi mereka diakui sebagai Satuan Kredit Semester (SKS) melalui perjanjian kerja sama antara Bawaslu dan pihak rektorat.
Melalui kegiatan rakor penguatan kelembagaan ini, Papy B. Njurumana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat berharap, reformasi kelembagaan dapat berjalan searah dengan visi nasional dalam membangun lembaga pengawas pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi. Ia menegaskan bahwa penguatan SDM dan kesejahteraan pengawas merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
Penulis : Anton Gallu
