Dompu.NTB, wartapolri.com – Jajaran Lapas Dompu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti upacara pelantikan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara daring bertempat di aula serba guna Lapas Dompu,Kamis (23/02/2023) mulai sekitar pukul 09.30 Wita sampai dengan selesai.
Detik-detik yang menegangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly melantik Asep Nana Mulyana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) bertempat di gedung Graha Pengayoman Kemenkumham Republik Indonesia, dan upacara tersebut di ikuti secara seksama oleh Seluruh jajaran Kemenkumham di seluruh Daerah melalui zoom Daring (live).
Upacara pelantikan dan serah terima jabatan Dirjen PP tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Presiden(Kepres) RI Nomor 15/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.Laoly meminta Dirjen PP yang baru dilantik untuk menguatkan peran strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) PP dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.pasalnya Ditjen PP memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Jangan sampai peraturan membawa akibat hukum yang merugikan masyarakat, melukai perasaan keadilan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Yasonna saat upacara pelantikan.
Lanjut Yasonna, saat ini Indonesia tengah memasuki era baru pembangunan dan penegakkan hukum dengan diundangkannya KUHP baru pada Januari lalu, terangnya.
Dalam masa transisi selama 3 tahun ke depan, diperlukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder, segenap elemen masyarakat, dan aparat penegak hukum agar KUHP baru dapat dipahami substansinya, tanpa perbedaan penafsiran dan pemaknaan.
“Berikan pemahaman bahwa penyusunan KUHP baru ini dilakukan secara cermat, hati-hati, melalui proses konsultasi publik yang panjang dan melibatkan partisipasi masyarakat,” pinta Yasonna di penghujung sambutannya.
Dengan demikian, diharapkan atas dilantiknya Dirjen PP dapat menguatkan peran strategis Direktorat Jenderal PP serta dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia serta mampu menjaga/memelihara marwah institusi Kemenkumham RI ,pungkasnya. Jurnalis, Rdw/ddo.
